Oleh : Ireng Maulana )*
Akil Muchtar, Buchari A.R, Cornelis, Oesman Sapta Oedang, Usman Ja’far dan Zulfadli , dengan kapasitasnya sebagai bakal calon gubernur Kalimantan Barat, juga mungkin memiliki kesepahaman yang sama seperti Penulis dan Pak Ibrahim yang sependapat untuk adanya inisiatif dan upaya merekonstruksi kecerdasan politik masyarakat kalimantan barat dalam masa transisis ini – proses demokratisasi sedang berjalan ; jangan kita menutup mata dengan realitas yang masih terjadi sekarang, jangan paksakan masyarakat untuk terus bertahan dalam keadaan disebuah konstruksi abstrak yang dibuat elite, yang didayaguna untuk satu interes, yang diperdaya untuk satu tujuan kepentingan kekuasaan misalkan, atau secara sederhana jangan memelihara keterbelakangan Politik masyarakat kita walaupun itu adalah apa yang telah dan sedang terjadi – das sein. Seharusnya ada kontribusi upaya yang diimplementasikan untuk mendorong peningkatan kapasitas masyarakat , Penulis dalam hal ini sangat realistis dengan melihat kecerdasan Politik Masyarakat yang telah dan sedang mengalami proses Depowering – Pelemahan, dan dalam hal ini bukan memaksakan sesuatu yang masyarakat belum bisa menerimanya tapi betapa pun socio – demokrasi, misalnya berinti pada kata pada Rakyat, bahwa yang sebenarnya adalah, Rakyat tidak pernah dibela kecerdasan Politiknya. Rakyat pada akhirnya hanya deretan jumlah suara dan digit angka sebagai data pemilih dan hitungan sebagai pendukung . Dalam kedudukan seperti itu kepada siapa tanggung jawab diserahkan ? kepada elite – parpol ? kepada Bakal Calon gubernur atau kepada Siapa ?
Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ibrahim (ptk post, 5 sept 2006 ) bahwa harus ada usaha untuk mengkonstruksi kesadaran Politik dari dalam etnis. Dan disini penulis coba menyegarkan kembali tanggung jawab itu kepada siapa pun yang ditinggikan oleh Rakyat. Karena socio nasionalisme yang dibangun dalam proses demokratisasi didaerah ( ini ) salah satunya berdasar kepada gen – gen kesadaran dari dalam etnis yang dapat merevitalisasi pemikiran konstruktif bagi kelompok masyarakat sehingga merupakan proses pembelajaran yang mengakui baik keberadaan kelompok sendiri maupun keberadaan kelompok lain dan menghargai kelompok lain sebagai sebuah relasi dan interaksi etnis yang mencerminkan kekuatan sosial politik yang positif, sehingga cara pandang kesukuan kita dalam suasana politik berdasar kepada roh socio – nasionalisme, tidak melakukan pilihan hanya karena dorongan sesama suku terhadap calon gubernur , tetapi roh tadi mencerahkan kebijaksanaan kita sebagai Rakyat untuk berani memilih yang “layak” dan bahkan roh tadi juga memperbolehkan kita sebagai Rakyat untuk melakukan penolakan, sebagai protes kita terhadap elite yang tidak cerdas karena masih membungkus demokrasi dalam politisasi kesukuan untuk meraup dukungan, yang sebenarnya kita adalah Rakyat tidak memberikan dukungan melainkan meninggikan seseorang yang kita nilai mampu mengurusi kita, dimana sewaktu – waktu kita dapat melengserkan orang itu dengan People’s power – kekuasaan Rakyat apabila Dia tidak lagi mengurusi kita .
Untuk lebih jauh Penulis juga kembali mengedepankan ” Profesionalisme ” bakal calon gubernur sebagai gen lain yang dapat ikut serta berperan menggali kembali potensi kecerdasan Politik masyarakat , seperti yang dikemukakan oleh Pak Ibrahim, dengan indikator prestasi kinerja dan moralitas yang unggul sebagai plafon kepemimpinan di daerah ini, maka visi agar daerah ini kondusif untuk mempersiapkan pembagunan menyeluruh dimasa depan akan dapat terwujud melalui kontribusi pemilih yang akan memilih calon gubernur cakap dan handal. Jangan lagi mengedepankan identitas suku yang melekat pada diri bakal calon Gubernur tapi Dengan memunculkan jargon terhadap prestasi – reputasi dan kapasitas yang melekat pada para bakal calon gubernur, yang akan dapat menjadi rancangan proses belajar tersendiri bagi masyarakat agar supaya benar – benar berani memihak kepada calon gubernur, yang benar – benar berkompetisi demi keberpihakannya kepada Rakyat.
Pada bagian ini, penulis tidak jemu – jemunya mengemukakan bahwa Politisasi etnis dalam jabatan Politis yang menjadi kekhawatiran adalah seperti yang dikemukan oleh Pak Ibrahim ( ptk post, 5 sept 2006 ) yaitu langgengnya kekuasaan dan kepentingan elite yang tidak memihak masyarakat , maupun terhadap tampilnya pemimpin yang berasal dari kelompok etnis tertentu tetapi tidak berpihak kepada dan memperjuangkan kepentingan daerah, karena terlalu sibuk dengan kepentingan sempit jangka pendek elite mereka sendiri – sendiri. jadi diantara elite dan kepentingan kekuasaan, tidak ada tempat bagi Rakyat yang walaupun kita berasal dari etnis yang sama, jawabannya tetap sama, rasa kesukuan sengaja dibangkitkan sehingga kesetian kita itu dapat dieksploitasi dan dimanfaatkan tanpa kita harus tahu apakah pilihan yang kita lakukan pada orang yang “tepat”
Dari kelompok etnis manapun kita, melihat kerugian yang cukup besar bagi daerah ( ini ) dan tentu saja dampak yang langsung terhadap kita, maka apabila tetap bertahan untuk tidak melawan kekuatan negatif sosial politik yang oleh selamanya kita selalu menjadi objek kepentingan , maka sudah sewajarnya menentukan keberpihakan dari sekarang dengan berdasar kepada kecerdasan socio – demokrasi, yaitu kemampuan untuk menyeleksi calon gubernur yang kedudukan kepemimpinannya untuk menyelenggarakan keberesan Politk dan menyelenggarakan keberesan ekonomi di daerah ( ini ) . penulis pikir sudah cukup alasan bagi kita untuk meninggalkan sejenak fanatisme kesukuan yang sempit . siapa pun yang maju dan menjadi calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah nanti, apakah dia Akil Muchtar, Buchari A.R, Cornelis, Oesman sapta Oedang, Usman Ja’far atau Zulfadi, maka tanyakan kepada mereka tentang prestasi – reputasi dan kapasitas untuk visi yang dapat menyelenggarakan keberesan ekonomi dan visi untuk dapat menyelenggarakan keberesan politik bagi kita sebagai pihak yang mendaulat mereka untuk memimpin, tinggalkan identitas kesukuan yang melekat pada diri mereka karena kesadaran etnis yang kita miliki adalah socio nasionalisme , kekuatan rakyat untuk memilih siapa pun yang memiliki “ profesionalisme “ kepemimpinan. Maka kita akan memilih dengan cerdas untuk Daerah ( ini ). ( *beraktifitas di Lembaga Gemawan )
Akil Muchtar, Buchari A.R, Cornelis, Oesman Sapta Oedang, Usman Ja’far dan Zulfadli , dengan kapasitasnya sebagai bakal calon gubernur Kalimantan Barat, juga mungkin memiliki kesepahaman yang sama seperti Penulis dan Pak Ibrahim yang sependapat untuk adanya inisiatif dan upaya merekonstruksi kecerdasan politik masyarakat kalimantan barat dalam masa transisis ini – proses demokratisasi sedang berjalan ; jangan kita menutup mata dengan realitas yang masih terjadi sekarang, jangan paksakan masyarakat untuk terus bertahan dalam keadaan disebuah konstruksi abstrak yang dibuat elite, yang didayaguna untuk satu interes, yang diperdaya untuk satu tujuan kepentingan kekuasaan misalkan, atau secara sederhana jangan memelihara keterbelakangan Politik masyarakat kita walaupun itu adalah apa yang telah dan sedang terjadi – das sein. Seharusnya ada kontribusi upaya yang diimplementasikan untuk mendorong peningkatan kapasitas masyarakat , Penulis dalam hal ini sangat realistis dengan melihat kecerdasan Politik Masyarakat yang telah dan sedang mengalami proses Depowering – Pelemahan, dan dalam hal ini bukan memaksakan sesuatu yang masyarakat belum bisa menerimanya tapi betapa pun socio – demokrasi, misalnya berinti pada kata pada Rakyat, bahwa yang sebenarnya adalah, Rakyat tidak pernah dibela kecerdasan Politiknya. Rakyat pada akhirnya hanya deretan jumlah suara dan digit angka sebagai data pemilih dan hitungan sebagai pendukung . Dalam kedudukan seperti itu kepada siapa tanggung jawab diserahkan ? kepada elite – parpol ? kepada Bakal Calon gubernur atau kepada Siapa ?
Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ibrahim (ptk post, 5 sept 2006 ) bahwa harus ada usaha untuk mengkonstruksi kesadaran Politik dari dalam etnis. Dan disini penulis coba menyegarkan kembali tanggung jawab itu kepada siapa pun yang ditinggikan oleh Rakyat. Karena socio nasionalisme yang dibangun dalam proses demokratisasi didaerah ( ini ) salah satunya berdasar kepada gen – gen kesadaran dari dalam etnis yang dapat merevitalisasi pemikiran konstruktif bagi kelompok masyarakat sehingga merupakan proses pembelajaran yang mengakui baik keberadaan kelompok sendiri maupun keberadaan kelompok lain dan menghargai kelompok lain sebagai sebuah relasi dan interaksi etnis yang mencerminkan kekuatan sosial politik yang positif, sehingga cara pandang kesukuan kita dalam suasana politik berdasar kepada roh socio – nasionalisme, tidak melakukan pilihan hanya karena dorongan sesama suku terhadap calon gubernur , tetapi roh tadi mencerahkan kebijaksanaan kita sebagai Rakyat untuk berani memilih yang “layak” dan bahkan roh tadi juga memperbolehkan kita sebagai Rakyat untuk melakukan penolakan, sebagai protes kita terhadap elite yang tidak cerdas karena masih membungkus demokrasi dalam politisasi kesukuan untuk meraup dukungan, yang sebenarnya kita adalah Rakyat tidak memberikan dukungan melainkan meninggikan seseorang yang kita nilai mampu mengurusi kita, dimana sewaktu – waktu kita dapat melengserkan orang itu dengan People’s power – kekuasaan Rakyat apabila Dia tidak lagi mengurusi kita .
Untuk lebih jauh Penulis juga kembali mengedepankan ” Profesionalisme ” bakal calon gubernur sebagai gen lain yang dapat ikut serta berperan menggali kembali potensi kecerdasan Politik masyarakat , seperti yang dikemukakan oleh Pak Ibrahim, dengan indikator prestasi kinerja dan moralitas yang unggul sebagai plafon kepemimpinan di daerah ini, maka visi agar daerah ini kondusif untuk mempersiapkan pembagunan menyeluruh dimasa depan akan dapat terwujud melalui kontribusi pemilih yang akan memilih calon gubernur cakap dan handal. Jangan lagi mengedepankan identitas suku yang melekat pada diri bakal calon Gubernur tapi Dengan memunculkan jargon terhadap prestasi – reputasi dan kapasitas yang melekat pada para bakal calon gubernur, yang akan dapat menjadi rancangan proses belajar tersendiri bagi masyarakat agar supaya benar – benar berani memihak kepada calon gubernur, yang benar – benar berkompetisi demi keberpihakannya kepada Rakyat.
Pada bagian ini, penulis tidak jemu – jemunya mengemukakan bahwa Politisasi etnis dalam jabatan Politis yang menjadi kekhawatiran adalah seperti yang dikemukan oleh Pak Ibrahim ( ptk post, 5 sept 2006 ) yaitu langgengnya kekuasaan dan kepentingan elite yang tidak memihak masyarakat , maupun terhadap tampilnya pemimpin yang berasal dari kelompok etnis tertentu tetapi tidak berpihak kepada dan memperjuangkan kepentingan daerah, karena terlalu sibuk dengan kepentingan sempit jangka pendek elite mereka sendiri – sendiri. jadi diantara elite dan kepentingan kekuasaan, tidak ada tempat bagi Rakyat yang walaupun kita berasal dari etnis yang sama, jawabannya tetap sama, rasa kesukuan sengaja dibangkitkan sehingga kesetian kita itu dapat dieksploitasi dan dimanfaatkan tanpa kita harus tahu apakah pilihan yang kita lakukan pada orang yang “tepat”
Dari kelompok etnis manapun kita, melihat kerugian yang cukup besar bagi daerah ( ini ) dan tentu saja dampak yang langsung terhadap kita, maka apabila tetap bertahan untuk tidak melawan kekuatan negatif sosial politik yang oleh selamanya kita selalu menjadi objek kepentingan , maka sudah sewajarnya menentukan keberpihakan dari sekarang dengan berdasar kepada kecerdasan socio – demokrasi, yaitu kemampuan untuk menyeleksi calon gubernur yang kedudukan kepemimpinannya untuk menyelenggarakan keberesan Politk dan menyelenggarakan keberesan ekonomi di daerah ( ini ) . penulis pikir sudah cukup alasan bagi kita untuk meninggalkan sejenak fanatisme kesukuan yang sempit . siapa pun yang maju dan menjadi calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah nanti, apakah dia Akil Muchtar, Buchari A.R, Cornelis, Oesman sapta Oedang, Usman Ja’far atau Zulfadi, maka tanyakan kepada mereka tentang prestasi – reputasi dan kapasitas untuk visi yang dapat menyelenggarakan keberesan ekonomi dan visi untuk dapat menyelenggarakan keberesan politik bagi kita sebagai pihak yang mendaulat mereka untuk memimpin, tinggalkan identitas kesukuan yang melekat pada diri mereka karena kesadaran etnis yang kita miliki adalah socio nasionalisme , kekuatan rakyat untuk memilih siapa pun yang memiliki “ profesionalisme “ kepemimpinan. Maka kita akan memilih dengan cerdas untuk Daerah ( ini ). ( *beraktifitas di Lembaga Gemawan )
0 komentar:
Post a Comment